RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017-2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Surawinata No. 30 Telp./ Fax. (0264) 200069
e-mail : dispangtan@purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

 

            Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018.

            Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan maka di dalam Renstra ini ditetapkan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran  pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga Renstra ini dapat tersusun.

 

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian                                                                                                                                       Kabupaten Purwakarta

 

 

Ir. H. AGUS R. SUHERLAN,MM                                                                                                                                 Pembina Utama Muda                                                                                                                                                      NIP. 19610612 198603 1 016

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………….………..…………………………………..………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….…………………………… ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………….. iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..…..………………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………… 5
1.3 Maksud dan Tujuan ..………………………………………………………. 7
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
2.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi ………………………… 9
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian………………….. 13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas ………………………………….…………. 15
2.4 Tantangan dan Peluang ……………………………………………… 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan………………………………………………………………….. 26
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………….. 27
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………….……….. 31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi .…………………………………………..……….… 33
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..……………….. 35
4.3 Strategi dan Kebijakan ………………………..………………. 38
iii
BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program ……………………………………………… 40
5.2 Indikator Kinerja ………………………………………………. 41
5.3 Kelompok Sasaran …………………………………………….. 43
5.4. Pendanaan Indikatif …………………………………………. 46
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ………………………………………………….. 48
BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………… 50

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.      Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh perangkat daerah, sesuai amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Maka penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi kewajiban dan merupakan acuan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana jangka menengah maupun jangka pendek oleh SKPD/perangkat daerah.  

Perangkat Daerah, menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2014, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren yaitu urusan pangan (urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan pertanian (urusan pilihan). Dalam melaksanakan urusan kewenangan tersebut, perangkat daerah menetapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purwakarta, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2018.

Sektor pangan dan pertanian merupakan dua urusan yang berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia  yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama yang berdomisili di pedesaan. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Purwakarta sebanyak 73.115 rumah tangga yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan sebanyak 56.495 rumah tangga, hortikultura sebanyak 32.796 rumah tangga, perkebunan sebanyak 21.723 rumah tangga, kehutanan sebanyak 30.594 rumah tangga, jasa pertanian 3.091 rumah tangga dan sisanya pada sub sektor peternakan dan perikanan.

Letak Kabupaten Purwakarta sangat strategis dilalui oleh jalur nasional Jakarta, Bandung dan Cirebon dengan didukung infrastruktur jalan yang baik, dapat menjadi faktor yang menguntungkan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian dari Purwakarta ke luar daerah. Didukung pula dengan berdirinya Pasar Induk di Kecamatan Bungursari yang mempersingkat rantai pemasaran hasil pertanian khususnya untuk petani di Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya.

Pembangunan sektor pertanian masih tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Karena sektor pertanian diharapkan masih akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya meningkatkan usaha pertanian terus dilakukan untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Purwakarta. Usaha pertanian yang berkembang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik memiliki intensitas dan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalisme dalam penanganannya. Demikian halnya dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan berbagai komoditas baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri olahan. Masyarakat petani sebagai publik yang secara langsung mendapat layanan harus dapat didorong kemampuan dan kemandiriannya untuk terus maju dan berkembang sehingga pertanian terus bertahan di daerah.

Pembangunan bidang pangan dan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama tahun 2017 sampai 2018 tertuang di dalam dokumen perencanaan berupa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Dalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang dirumuskan dalam “Sembilan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa”, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pangan dan pertanian adalah :

  1. Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan”.
  2. Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta di Kecamatan Sukatani dan Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air, penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud, Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta penataan Kawasan Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.

Dalam kebijakan umum pembangunan daerah, pembangunan pertanian  merupakan bagian dari Misi Kesatu yaitu “Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat”.

Adapun sasaran Misi Kesatu yang merupakan sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian adalah :

  • Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, yang akan dicapai dengan strategi meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat.
  • Meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, yang akan dicapai dengan melalui strategi meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan.

Sasaran-sasaran tersebut guna mendukung Tujuan ke 3 Misi Kesatu dalam rangka “Meningkatkan Optimalisasi Potensi Ekonomi Kerakyatan yang Merupakan Potensi Keunggulan Daerah”.

Memperhatikan peran dan perkembangan sektor pertanian di daerah serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2017 – 2018 yang akan dijadikan sebagai arah, pedoman dan acuan pembangunan, serta sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja.

 

 

 

1.2.      Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
  5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
  8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
  9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perkebunan ;
  10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
  24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian.

 

1.3.      Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 -2018 adalah :

  1. Menentukan arah dan sasaran pembangunan urusan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2017 – 2018.
  2. Merumuskan visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018 yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018.

 

  • Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun   2017 – 2018 sebagai berikut :

BAB I.       PENDAHULUAN

BAB II.      GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III.     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV.    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB V.     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,   KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.   INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN   PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB VII. PENUTUP

 

 


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA

 

 

2.1  Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta terdiri dari satu Kepala Dinas, satu Sekretariat, empat Bidang, empat Unit Pelaksana Teknis Dinas dan satu Kelompok Jabatan Fungsional.  Secara lengkap susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, terdiri atas;
    • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
    • Subbagian Keuangan
    • Subbagian Kepegawaian dan Umum
  3. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
  • Seksi Budidaya Tanaman Serealia;
  • Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Ubi;
    • Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan
  1. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas:
    • Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
    • Seksi Produksi dan Sumber Daya Perkebunan;
    • Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan, terdiri dari :
  2. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas:
  • Seksi Sarana dan Prasarana;
  • Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  • Seksi Penyuluhan
  1. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  • Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  • Seksi Harga dan Kerawanan Pangan;
  • Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
  1. Unit Pelaksana Teknis :
  • UPT Cadangan Pangan Daerah
  • UPT Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan
  • UPT Perlindungan Tanaman
  • UPT Perbenihan

UPT dipimpin oleh Kepala UPTD dan untuk UPT Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan dan UPT Perbenihan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha UPT.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan  bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

  1. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  2. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  4. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan urusan pangan dan pertanian dengan sub urusan pemerintahan sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  2. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
  3. Penyelenggaraan ketahanan pangan, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  4. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
  5. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
  6. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
  7. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
  8. Penanganan kerawanan pangan, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  9. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
  10. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
  11. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten.
  12. Keamanan pangan, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  13. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
  14. Sarana pertanian, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  15. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
  16. Pengendalian penyediaan sarana dan pengelolaan budidaya tanaman pangan.
  17. Pengendalian sarana penyelenggaraan perkebunan.
  18. Pengendalian sarana penyelenggaraan hortikultura.
  19. Pengendalian sarana dan penyelenggaraan penyuluhan.
  20. Prasarana pertanian, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  21. Pengembangan prasarana pertanian (lahan, irigasi dan sumber – sumber air).
  22. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana penyuluhan.
  23. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  24. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten
  25. Perijinan usaha pertanian, yang terdiri atas Sub-sub Urusan Pemerintahan:
  26. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten.

 

 

 

 

2.2.  Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian

  1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, di samping itu kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran kinerja. Pelaksanaan serta tanggung jawab tugas dan fungsi dinas dibagi kepada semua sumber daya manusia di bidang, seksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Potensi sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian pada awal tahun 2017 terdiri dari 91 orang PNS,18 orang PTT, 38 orang THL TBPP, 24 orang THL TBPPD dan 14 orang THL POPT.

Sebaran data pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan data pegawai menurut golongan, jenis jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 – 4.

 

Tabel 1.  Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian (PNS dan PTT)

                Kabupaten Purwakarta pada Tiap-Tiap Unit Kerja Dinas

No.

Unit Kerja Dinas

Jumlah

(Orang)

1.

Kepala Dinas

1

2.

Sekretariat

24

3.

Bidang Tanaman Pangan

10

4.

Bidang Perkebunan dan Hortikultura

11

5.

Bidang Sumber Daya Pertanian

11

6.

Bidang Ketahanan Pangan

10

7.

UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

2

8.

UPTD Alat dan Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan

2

9.

UPTD Perlindungan Tanaman

1

10.

UPTD Perbenihan

3

11.

Penyuluh Pertanian

33

 

Jumlah :

109

 

 

 

 

Tabel 2.  Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Menurut Golongan (PNS)

 

No.

Golongan

Jumlah

(Orang)

1.

Golongan IV

15

2.

Golongan III

47

3.

Golongan II

28

4.

Golongan I

1

 

Jumlah :

91

 

 

Tabel 3.  Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Menurut Jenis Jabatan (PNS)

 

No.

Jenis Jabatan

Jumlah

(Orang)

1.

Struktural

26

2.

Fungsional Penyuluh Pertanian

33

5.

Fungsional Umum/Pelaksana

32

 

Jumlah :

91

 

 

Tabel 4.  Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian

 

                Menurut Tingkat Pendidikan (PNS)

 

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

PNS

1.

SD

1

2.

SMP

0

3.

SMA

38

4.

D3

12

5.

D4

0

6.

S1

27

7.

S2

12

8.

S3

1

 

Jumlah :

91

 

 

 

  1. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dan operasional pekerjaan. Sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor beserta perlengkapannya, lahan, kendaraan operasional dinas dan peralatan yang dipakai untuk pekerjaan administrasi kedinasan. Untuk menjaga kondisi sarana prasarana yang ada agar tetap berfungsi baik, dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Gedung kantor utama dinas berlokasi di Jalan Surawinata Nomor 30 Purwakarta yang terdiri dari 2 unit bangunan. Dan UPT yang terletak di Kampung Tegal Onder Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta.

Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) terdapat di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yang merupakan kantor bagi penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan. Pada tiap-tiap kantor BPP kecamatan ditunjuk seorang Koordinator Penyuluh Kecamatan. Kantor BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dengan para petani atau dapat juga pertemuan antara sesama petani.

 

2.3.  Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta khususnya untuk pertanian, dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya. Setiap tahun capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitasi Instansi Pemerintah (LAKIP). Tingkat capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dinas melalui program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sedangkan urusan pangan merupakan urusan yang baru ditangani oleh perangkat daerah pada Tahun 2017.

Tingkat capaian kinerja urusan pertanian Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan periode 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat kinerja dalam peningkatan produksi komoditas pertanian dan perkebunan secara umum dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Produksi padi sawah dapat mencapai sasaran, bahkan pada tahun 2016 pencapaiannya sampai 124,25% dimana pada waktu itu jumlah produksi sebesar 271.896 ton. Pencapaian produksi yang cukup signifikan ini dipengaruhi iklim dimana terjadi hujan hampir sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi memberi dampak pada ketersediaan air yang mencukupi untuk pertanaman padi. Ditambah dengan program Upaya Khusus dari Kementerian Pertanian yang dititikberatkan pada peningkatan produksi padi.

Keadaan tersebut berdampak pada produksi komoditas palawija. Produksi palawija tidak dapat mencapai sasaran dikarenakan menurunnya luas penanaman palawija. Lahan pertanian yang ada diintensifkan petani untuk menanam padi.  Produksi komoditas sayuran dan buah – buahan dapat mencapai sasaran, walaupun terjadi penurunan produksi pada tahun 2016. Terjadinya hujan hampir sepanjang tahun pada tahun 2016 ternyata menyebabkan sebagian besar tanaman buah-buahan tidak dapat berproduksi.

Kinerja dalam produksi komoditas perkebunan secara umum dapat mencapai sasaran dalam Rencana Strategis. Produksi komoditas perkebunan utama yang terdapat di Purwakarta yaitu teh, secara umum mengalami peningkatan. Demikian pula dengan produksi komoditas pala mengalami peningkatan. Komoditas pala yang banyak terdapat di wilayah selatan Purwakarta yang merupakan dataran tinggi meliputi Kecamatan Wanayasa, Bojong dan Kiarapedes, dapat memberikan tambahan penghasilan bagi petani melalui produk olahan buah pala.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja produksi komoditas pertanian dan perkebunan tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan serta adanya partisipasi dan upaya dari petani. Penyuluhan dan pembinaan kepada petani senantiasa dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan.  Adanya kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap-tiap kecamatan memudahkan terlaksananya pertemuan antara petani dengan penyuluh maupun antara sesama petani.

Peningkatan produksi juga didukung oleh perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian khususnya infrastruktur pengairan serta pengendalian terhadap serangan organisme pengganggu tanaman. Untuk meningkatkan ketersediaan pengairan ke sawah-sawah didorong dengan pembangunan jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Dalam hal pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman maka kesiapsiagaan penyuluh dan petugas terus ditingkatkan.

 

Sumber anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diantaranya berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta, bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.

Rasio antara realisasi dan pagu anggaran dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan peruntukan kegiatan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan semakin efektif dan efisien karena adanya dukungan semua sumber daya manusia baik yang ada di dinas maupun di lapangan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam tabel 6.

  

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelayanan bidang pangan dan pertanian pada periode dua tahun mendatang dihadapkan pada berbagai tantangan yang merupakan imbas dari pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan sektor industri yang cukup pesat di Kabupaten Purwakarta dan kabupaten sekitar yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta.

Lahan pertanian secara perlahan terus mengalami pengurangan yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian, terutama untuk perumahan dan lahan industri. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun berimplikasi langsung terhadap pertambahan jumlah kebutuhan pangan terutama beras yang harus tersedia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta terus bertambah seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Dalam tabel terlihat bahwa kebutuhan beras per kapita per tahun mengalami penurunan pada tahun 2016. Penurunan konsumsi beras diduga terjadi akibat adanya diversifikasi pangan masyarakat yang beragam dan menggunakan bahan non beras.

Tabel 7.  Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Beras Purwakarta Tahun 2014-2016

No.

Uraian

Jumlah

2014

2015

2016

1.

Jumlah Penduduk (Jiwa)

913.447

924.407

932.701

2.

Kebutuhan Beras (Ton)

126.969,133

128.492,573

110.991,419

 

Konsumsi beras K(kg/kapita/tahun)

139

139

119

Sumber : Data LKPJ Bupati Purwakarta Tahun 2014 – 2016

 

Walaupun produksi padi dapat mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Purwakarta, upaya meningkatkan produksi tetap dilakukan untuk menjaga kestabilan stok pangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi adalah dengan meningkatkan produktivitas yaitu meningkatkan jumlah produksi per satuan luas lahan. Lahan sawah yang biasanya baru dapat menghasilkan panen padi kurang dari 6 ton gabah per hektar harus ditingkatkan menjadi 6 ton atau lebih. Yang kedua melalui optimalisasi lahan pertanian yaitu dengan mendorong lahan-lahan yang biasanya ditanami sebanyak satu kali setahun menjadi dua kali, dan yang dua kali menjadi tiga kali. Kemudian dengan menggunakan varietas tanaman yang berumur pendek dan tahan terhadap hama dan penyakit tanaman.

Peluang untuk peningkatan produktivitas ini didukung oleh perkembangan teknologi pertanian dari mulai penyediaan benih, budidaya sampai penanganan pasca panen. 

Kondisi jaringan irigasi, baik jaringan irigasi desa maupun jaringan irigasi tingkat usaha tani pada selalu ditingkatkan untuk perbaikan kualitas dan kuantitas pengairan lahan pertanian. Dengan adanya pengembangan jaringan irigasi diharapkan penggunaan lahan pertanian terutama lahan sawah dalam setahun dapat meningkat menjadi dua atau tiga kali penanaman.

Prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta pada RPJMD Tahun 2013-2018 membuka peluang untuk pengembangan pertanian organik yang relatif lebih ramah lingkungan dan dapat memberikan penghasilan yang lebih besar bagi petani mengingat nilai jual produk pertanian organik sampai saat ini relatif lebih mahal. Implikasi dari kebijakan prioritas pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui APBD Kabupaten Purwakarta akan memprioritaskan anggaran untuk program dan kegiatan pengembangan pertanian organik.

Pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura pada beberapa tahun ke depan masih terbuka lebar mengingat Purwakarta memiliki komoditas yang diunggulkan dan diminati pasar baik dalam negeri maupun luar negeri seperti cengkeh dan manggis.  Produksi kedua komoditas tersebut pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Permintaan komoditas manggis dari pasar regional dan internasional merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi. Harga jual manggis untuk pasaran regional dan internasional relatif lebih tinggi, namun demikian diikuti dengan permintaan spesifikasi kualitas buah yang juga tinggi, sehingga pengelolaan panen dan pasca panen di tingkat petani yang saat ini masih sederhana menjadi tantangan untuk ditingkatkan menjadi lebih baik.

Permasalahan yang dirasakan saat ini dan menjadi tantangan masa mendatang dalam hal sumber daya manusia adalah semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian serta lambatnya regenerasi petani. Jumlah penyuluh dari tahun ke tahun mengalami pengurangan disebabkan adanya tenaga penyuluh yang telah memasuki masa purnabhakti, akan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan tenaga penyuluh baru. Pada tahun 2009 jumlah tenaga penyuluh PNS di Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta sebanyak 100 orang berkurang menjadi 80 0rang pada tahun 2012, dan pada tahun 2017 jumlah penyuluh pertanian sebanyak 33 orang. Adanya Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang merupakan tenaga honorer Kementerian dan Propinsi sejumlah 62 orang sangat membantu kegiatan penyuluhan di lapangan. Karena berkurangnya jumlah penyuluh sangat berimplikasi langsung terhadap penyebarluasan informasi dan teknologi kepada para petani.

Sektor pertanian menjadi salah satu lapangan usaha yang kurang menarik minat generasi muda termasuk generasi muda yang ada di perdesaan yang merupakan daerah sentra produksi pertanian. Sensus pertanian yang dilaksanakan BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah Rumah Tangga  Usaha Pertanian di Kabupaten Purwakarta yaitu dari 103.730 rumah tangga  pada tahun 2003 menjadi 73.115 rumah tangga di tahun 2013, yang berarti terjadi rata-rata penurunan sebesar 2,95 persen per tahun.  Berdasarkan kelompok umurnya sebanyak 308 berada pada kelompok umur 15-24 tahun, sebanyak 6.225 pada kelompok umur 25-34 tahun, sebanyak 17.896 pada kelompok umur 35-44 tahun, sebanyak 20.863 pada kelompok umur 45-54 tahun, sebanyak 16.113 pada kelompok umur 55-64 tahun, dan sebanyak 11.710 berada pada kelompok umur di atas 65 tahun. Kondisi ini apabila didiamkan secara terus menerus dapat menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor yang tidak produktif dan ditinggalkan.

 


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA

 

  • Identifikasi Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan  Fungsi  Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelayanan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan  Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. Identifikasi permasalahan didasarkan pada 2 aspek kajian yaitu gambaran pelayanan SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta.

 

Tabel 8.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

                           Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi

Saat ini

Standar Yang Digunakan

Faktor Yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

Internal

Eksternal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Gambaran Pelayanan SKPD

Rata-rata produksi padi tahun 2009-2012 sebesar 236.150 Ton

Data produksi padi

Dukungan ketersediaan anggaran

 

Jumlah Penyuluh Pertanian

 

Penyebarluasan penerapkan tekonologi SLPTT

 

Pengembangan infrastruktur pertanian

Pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan industri dan infrastruktur jalan

 

Ketidaktertarikan generasi muda terhadap pertanian

 

Keterbatasan  modal yang dimiliki petani

 

Indeks Pertanaman kurang dari 3

Ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian

 

Berkurangnya tenaga kerja pertanian

 

Berkurangya tenaga penyuluh pertanian

 

Keterbatasan petani mengakses permodalan

 

Belum optimalnya infrastruktur pertanian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Rata-rata produksi teh tahun 2009-2012 sebesar 4.686 Ton.

Produksi cengkeh sebesar 296 Ton

Data produksi teh dan cengkeh

Dukungan ketersediaan anggaran

 

Penyebarluasan penerapkan tekonologi SLPHT

 

Pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan industri dan infrastruktur jalan

 

Harga hasil panen yang fluktuatif

Ancaman alih fungsi lahan perkebunan menjadi bukan perkebunan

 

Keterbatasan petani mengakses pemasaran

 

RTRW Kabupaten Purwakarta

Kawasan  pertanian 

lahan sawah 17.653 Ha, perkebunan teh 4.502 Ha dan cengkeh 1.821 Ha

Kawasan budidaya pertanian dan perkebunan

 

Komitmen daerah untuk mempertahankan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan

 

Pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan industri dan infrastruktur jalan

Ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian

 

Kawasan Strategis Agropolitan Tenggara Purwakarta  memiliki potensi komoditas tanaman padi dan manggis

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan Tenggara Purwakarta

Komitmen daerah untuk mengembangkan agropolitan di bagian tenggara kabupaten

 

Dukungan instansi terkait dalam pengembangan kawasan agropolitan

Semakin tingginya kebutuhan lahan untuk pemukiman

 

Konsep agropolitan belum tersosialisasikan secara luas

 

  • Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian  dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ditetapkan 8 program yang terkait dengan urusan pangan dan pertanian; terdiri dari 1 program urusan pangan dan 7 program urusan pertanian.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara lengkap dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini yang dapat menggambarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  Faktor penghambat, faktor pendorong dan permasalahan pelayanan SKPD diidentifikasi menurut keadaan yang terjadi dan dirasakan pada saat ini, serta yang diperkirakan mungkin terjadi beberapa tahun mendatang sampai dengan selesainya periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

 

Tabel 9.  Faktor   Penghambat   dan   Pendorong   Pelayanan   Dinas   Pangan dan Pertanian   Kabupaten   Purwakarta    Terhadap

     Pencapaian  Visi,  Misi  dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

     Daerah Terpilih

Visi

:  Purwakarta Berkarakter

 

 

No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Faktor  Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Misi 1 :

Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang Berkeadilan bagi Seluruh Masyarakat

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Program 1 :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sinergitas dengan SKPD lain yang mengurus pangan belum optimal

Ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman, industri dan jalan

 

Ketergantungan masyarakat pada bahan pangan beras masih tinggi

Dukungan anggaran

 

Dukungan komitmen pusat dan provinsi

2.

Program 2 :

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kompetensi aparatur dinas belum merata dan belum sesuai kebutuhan

 

Tenaga Penyuluh Pertanian semakin berkurang

Ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman, industri dan jalan

 

Regenerasi petani berjalan lambat

 

Penerapan teknologi di tingkat petani masih rendah

 

Ketersediaan infrastruktur jalan dan pengairan untuk pertanian belum mencukupi

 

Peningkatan produksi/ produktivitas belum maksimal

Dukungan anggaran

 

Pengembangan teknologi budidaya pertanian

 

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian

         
         
         
         
         

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

Kemampuan permodalan petani masih terbatas

 

Penggunaan pupuk dan pestisida kimia masih tinggi

 

3.

Program 3 :

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kompetensi aparatur dinas belum merata dan sesuai kebutuhan

 

Tenaga Penyuluh Pertanian semakin berkurang

Kemampuan dan tingkat pendidikan petani tidak merata dan masih kurang

 

Penerapan teknologi di tingkat petani masih rendah

Dukungan anggaran

 

Pengembangan teknologi budidaya pertanian

 

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan petani

4.

Program 4 :

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Tenaga Penyuluh Pertanian semakin berkurang

Kompetensi tenaga penyuluh belum merata

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan petani

 

Dukungan bantuan operasional bagi penyuluh

 

Dukungan ketersediaan sarana prasarana penyuluhan

5.

Program 5 :

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Anggaran pendukung program masih terbatas

Akses petani terhadap pemasaran terbatas

 

 

 

 

Adanya komoditas unggulan

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

Mutu dan kemasan produk hasil pertanian masih sederhana

 

Sarana prasarana pemasaran produk/hasil pertanian terbatas

Adanya pameran pertanian tingkat provinsi dan nasional

6.

Program 6 :

Program Pengembangan Agribisnis

Aparatur dinas belum sepenuhnya memahami konsep agribisnis

Akses petani terhadap permodalan dan pemasaran terbatas

 

Sarana prasarana penunjang pengembangan agribisnis  terbatas

Ditetapkannya Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitasn Tenggara Purwakarta

7.

Program 7 :

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan harga produk pertanian

Akses petani terhadap permodalan dan pemasaran terbatas

 

Posisi tawar petani dalam penentuan harga jual hasil panen lemah

Diversifikasi serta peningkatan nilai tambah dan nilai jual produk pertanian

 

  • Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta beserta permasalahan yang ada, tinjauan terhadap RTRW, serta telaahan terhadap visi dan misi kepada daerah dan wakil kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

  1. Ancaman alih fungsi lahan pertanian, serta rendahnya optimalisasi lahan pertanian.
  2. Kompetensi sumber daya aparatur belum merata.
  3. Regenerasi petani berjalan lambat.
  4. Berkurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian.
  5. Ketergantungan terhadap bahan pangan beras masih tinggi.
  6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian belum maksimal.
  7. Penerapan teknologi pertanian di tingkat petani masih rendah dan belum merata.
  8. Insfrastruktur jalan usaha tani dan pengairan pertanian belum memadai.
  9. Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi belum sesuai anjuran.
  10. Akses petani terhadap permodalan dan pemasaran masih rendah.
  11. Pengelolaan mutu produk hasil pertanian masih sederhana.

 

 


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

4.1.      Visi dan Misi

Sebagai bentuk tanggung jawab atas dilimpahkannya suatu kewenangan pemerintah daerah terhadap suatu institusi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang teraplikasikan melalui pencapaian sasaran dan tujuan, maka untuk dapat mewujudkannya diperlukan suatu rumusan visi yang akan membantu suatu institusi mendefinisikan dan merumuskan berbagai upaya dan kebijakan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu pencapaiannya secara bertahap dapat terlaksana.

Penentuan Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta harus searah dan mendukung Visi Kabupaten Purwakarta dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, serta memberikan arah dalam menjawab tantangan, kendala, permasalahan dan isu-isu yang ada.

Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan untuk periode tahun 2017-2018 adalah :

MEMANTAPKAN  KETAHANAN  PANGAN

MELALUI  PEMANFAATAN SUMBER  DAYA  PERTANIAN  BERKELANJUTAN

 

Penjabaran dan penjelasan makna dari pokok-pokok visi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

 

Tabel 10. Penjelasan Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten  Purwakarta

 

Visi

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan Visi

Memantapkan  ketahanan  pangan melalui  pemanfaatan sumber  daya  pertanian  berkelanjutan

Memantapkan

Pihak yang mendorong dan bersama-sama pihak lain memantapkan pembangunan sektor pangan  

 

Ketahanan Pangan

Komponen yang menyediakan pangan yang berasal dari nabati maupun hewani termasuk penganekaragaman, ketersediaan,distribusi, keamanan,kerawanan pangan dan cadangan pangan bagi kebutuhan hidup manusia

 

Pemanfaatan

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan sumber daya dan tenaga

 

Sumberdaya

Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia

 

Pertanian

Seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

 

Berkelanjutan

Dapat berlangsung secara terus menerus dan tidak mengalami kepunahan

 

 

Untuk dapat mewujudkan visi yang ditetapkan maka ditetapkan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Misi sebagai penjabaran visi, diperlukan untuk mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan setiap upaya Dinas dalam melaksanakan pembangunan urusan pangan dan pertanian. Maka misi Dinas Pangan dan Pertanian untuk 2  tahun kedepan adalah :

  1. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat.
  2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian.
  3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

Penjelasan makna dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.  

  Tabel 11.  Penjelasan Misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten  Purwakarta   

 

Pokok-Pokok Misi

Misi

Penjelasan Misi

Kualitas, ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat

Misi 1 :

Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan konsumsi pangan  masyarakat

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bahan pangan baik nabati maupun hewani untuk konsumsi masyarakat

Produksi, produktivitas dan mutu produk

Misi 2 :

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Meningkatnya produksi komoditas pertanian melalui peningkatan produktivitas, serta meningkatnya mutu produk hasil pertanian

Kesejahteraan petani

Misi 3 :

Mewujudkan kesejahteraan petani

Dinas menjadi fasilitator bagi petani dalam melakukan seluruh aspek usaha tani sehingga petani menjadi sejahtera

 

 

4.2.     Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

 

Tujuan merupakan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sasaran merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu bersifat spesifik, terinci dan terukur serta dapat menggambarkan kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2017-2018 tetap dititikberatkan pada peningkatan produksi komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dalam rangka penyediaan pangan dan bahan baku industri pengolahan.

Penetapan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan misi dinas yang telah dirumuskan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan target kinerja sasaran lima tahun ke depan didasarkan pada pencapaian target tahun-tahun sebelumnya ataupun disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan beberapa tahun ke depan. Tujuan dan sasaran dinas secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel 12.

 

Tabel 12.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan dan  Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018

 

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

2017

2018

1.

Mewujudkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat

Terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat

Ketersediaan beras (ton)

 

100.496

103.008

 

Ketersediaan umbi-umbian (ton)

 

36.544

37.457

 

 

Ketersediaan sayuran dan buah (ton)

 

91.360

93.644

 

 

 

Lumbung pangan yang dibangun (unit)

 

12

12

 

 

 

Ketersediaan energy protein per kapita (AKP dan AKE)

 

96

96

 

 

 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)

 

80

82

2.

Mendorong peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produk komoditas pertanian

Terlaksananya penanaman /pengembangan komoditas strategis dan unggulan

Penanaman padi sawah (Ha)

 

35.677

35.677

 

Penanaman manggis (pohon)

 

1.075

1.155

 

Penanaman/rehabilitasi teh (Ha)

27

30

 

 

 

Penanaman cengkeh (Ha)

1,70

1,75

 

 

 

Penanaman ubi kayu (Ha)

1.460

1.610

 

 

 

Penanaman pala (Ha)

 

1,5

1,5

 

 

Tercapainya peningkatan produksi  dan produktivitas komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

Produksi padi (ton)

 

225.860

226.424

 

 

Produksi palawija (ton)

 

133.161

133.294

 

 

Produksi sayuran dan buah (ton)

159.461

160.927

 

 

Produksi teh (ton)

 

5.112

5.164

 

 

Produksi cengkeh (ton)

 

334

337

 

 

 

Produksi pala (ton)

 

35

37

 

 

 

Produktivitas padi (ku/ha)

 

62,00

62,20

 

 

 

Produktivitas jagung (ku/ha)

 

52,57

53,02

 

 

 

Produktivitas

ubi kayu (ku/ha)

 

198,57

199,16

 

 

 

Produktivitas teh (ku/ha)

 

1.106,16

1.117,22

 

 

 

Produktivitas cengkeh (ku/ha)

 

250,79

253,29

 

 

 

Produktivitas pala (ku/ha)

 

319,47

322,66

 

 

Meningkatnya jaringan irigasi pertanian

Jitut dan jides yang dibangun/rehabilitasi (unit)

 

35

30

 

 

Meningkatnya pertanian ramah lingkungan

 

Pertanian organik (Ha)

45

50

3.

Mengupayakan fasilitasi pelaku pertanian  dalam meningkatkan keberhasilan usaha di bidang pertanian

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh

Diklat/bimtek yang diikuti penyuluh

25

30

 

 

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

Kelompok tani yang menerapkan teknologi

 

430

450

 

 

Terfasilitasinya bantuan untuk kelompok tani

Kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana prasarana pertanian

 

4

4

 

 

Memfasilitasi pemasaran produk pertanian

Pameran/promosi/expo

2

2

 

 

 

4.3.    Strategi   dan   Kebijakan  Dinas  Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

         

Strategi dan kebijakan pembangunan pangan dan pertanian yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 13.

 

Tabel 13.  Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian

 

VISI : MEMANTAPKAN  KETAHANAN  PANGAN MELALUI  PEMANFAATAN

         SUMBER  DAYA  PERTANIAN  BERKELANJUTAN

 

MISI I : Meningkatkan kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat

 

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.    Mewujudkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat

1.    Terpenuhinya ketersediaan pangan berkualitas untuk masyarakat

1.    Pencapaian ketersediaan energi dan protein serta penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

 

Meningkatkan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang berkualitas

 

MISI II : Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

 

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.    Mendorong peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produk komoditas pertanian

1.    Terlaksananya penanaman /pengembangan komoditas strategis dan unggulan

Penanaman komoditas  pertanian strategis dan unggulan

Fasilitasi pengembangan komoditas pertanian strategis dan unggulan

 

2.    Tercapainya peningkatan produksi  dan produktivitas komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

Penyebarluasan dan penerapan hasil pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi  dan produktivitas hasil pertanian

 

3.    Meningkatnya jaringan irigasi pertanian

Peningkatan fungsi dan jumlah jaringan irigasi tertier dan pedesaan

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tertier dan pedesaan

 

4.    Meningkatnya pertanian ramah lingkungan

Pengembangan pertanian organik

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pertanian organik

 

MISI III : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.    Mengupayakan fasilitasi pelaku pertanian  dalam meningkatkan keberhasilan usaha di bidang pertanian

1.    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh

Pendidikan,pelatihan,bim    tek untuk penyuluh baik formal dan informal

Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti  diklat/bimtek

2.    Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

Peningkatan penerapan teknologi pertanian

Penerapan hasil pengembangan teknologi pertanian

 

3.    Terfasilitasinya bantuan untuk kelompok tani

Peningkatan bantuan sarana prasarana untuk usaha pertanian

Sosialisasi dan pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk usaha pertanian

 

4.    Memfasilitasi pemasaran produk pertanian

Fasilitasi acara pameran/ promosi/expo produk pertanian

Partisipasi dalam berbagai kegiatan pameran/ promosi/expo produk pertanian

             

 

BAB V

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

5.1.   Rencana Program

Tujuan dan sasaran pembangunan urusan pangan dan pertanian yang telah dirumuskan melalui indikator kinerja dan target indikator kinerja perlu didukung dengan program pembangunan. Program pembangunan urusan pangan dan pertanian Kabupaten Purwakarta sebagaimana RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 mencakup dua urusan yaitu urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian.

Program pembangunan urusan pangan dan pertanian yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018 adalah :

  1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
  5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
  6. Program Pengembangan Agribisnis
  7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Ada juga program-program untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan administrasi dan operasional dinas, terdiri dari :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.2.   Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian kinerja program. Penetapan indikator kinerja pembangunan urusan pangan dan pertanian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan untuk periode tahun 2013-2018 maka penetapan indikator kinerja pembangunan urusan pangan dan pertanian juga ditetapkan untuk periode tahun 2017-2018. Secara lebih lengkap indikator kinerja pembangunan urusan pangan dan pertanian tahun 2017-2018 beserta indikasi program dapat dilihat pada tabel 14.

 

Tabel 14. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Indikasi

2017

2018

Program

1.

Ketersediaan beras (ton)

 

100.496

103.008

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2.

Ketersediaan umbi-umbian (ton)

 

36.544

37.457

 

3.

Ketersediaan sayuran dan buah (ton)

 

91.360

93.644

 

4.

Lumbung pangan yang dibangun (unit)

 

12

12

 

5.

Ketersediaan energy protein per kapita (AKP dan AKE)

 

96

96

 

6.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)

 

80

82

7.

Penanaman padi sawah (Ha)

 

35.677

35.677

Program Pengembangan Agribisnis

8.

Penanaman manggis (pohon)

 

1.075

1.155

 

9.

Penanaman/rehabilitasi teh (Ha)

 

27

30

 

10.

Penanaman cengkeh (Ha)

 

1,70

1,75

 

11.

Penanaman ubi kayu (Ha)

1.460

1.610

 

12.

Penanaman pala (Ha)

 

1,5

1,5

 

13.

Pertanian organik (Ha)

45

50

 

14.

Produksi padi (ton)

 

225.860

226.424

Program Peningkatan Produksi Pertanian

15.

Produksi palawija (ton)

 

133.161

133.294

 

16.

Produksi sayuran dan buah (ton)

 

159.461

160.927

 

17.

Produksi teh (ton)

 

5.112

5.164

 

18.

Produksi cengkeh (ton)

 

334

337

 

19.

Produksi pala (ton)

 

35

37

 

20.

Produktivitas padi (ku/ha)

 

62,00

62,20

 

21.

Produktivitas jagung (ku/ha)

 

52,57

53,02

 

22.

Produktivitas

ubi kayu (ku/ha)

 

198,57

199,16

 

23.

Produktivitas teh (ku/ha)

 

1.106,16

1.117,22

 

24.

Produktivitas cengkeh (ku/ha)

250,79

253,29

 

25.

Produktivitas pala (ku/ha)

 

319,47

322,66

 

26.

Jitut dan jides yang dibangun/rehabilitasi (unit)

 

35

30

 

27.

Pertanian organik (Ha)

45

50

 

28.

Diklat/bimtek yang diikuti penyuluh

25

30

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

29.

Kelompok tani yang menerapkan teknologi

 

430

450

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

30.

Kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana prasarana pertanian

4

4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

31

Pameran/promosi/expo

2

2

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

 

5.3.  Kelompok Sasaran

Pembangunan urusan pangan dan pertanian memiliki sasaran yang jelas meliputi sasaran wilayah, sasaran sumber daya manusia, sasaran sumber daya alam dan sasaran komoditas.

  1. Sasaran Wilayah

Pembangunan urusan pangan dan pertanian melalui program dan kegiatan diarahkan pada potensi wilayah. Kondisi topografi dan tanah pada tiap-tiap wilayah berpengaruh terhadap jenis komoditas yang dapat dibudidayakan dan dikembangkan.

Wilayah Purwakarta bagian timur dan selatan yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 400 sampai 2.000 mdpl meliputi Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan banyak terdapat tanaman perkebunan teh dan cengkeh, serta komoditas buah manggis yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Komoditas palawija yang banyak diproduksi di Kabupaten Purwakarta adalah ubi kayu yang banyak ditanam di wilayah kecamatan Sukatani, Plered dan Maniis. Hasil panen ubi kayu ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tape di daerah Bendul Kecamatan Sukatani yang merupakan sentra produksi tape bendul.

Seluruh wilayah kecamatan merupakan daerah penyebaran komoditas padi dengan potensi produksi beragam tergantung luas lahan sawah yang ada di tiap-tiap kecamatan. Sasaran pembangunan pertanian komoditas padi lebih diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman di sawah-sawah dengan irigasi baik irigasi teknis dan irigasi sederhana,

 

  1. Sasaran Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia terdiri dari petugas/aparatur dan petani, yang keduanya memiliki keterikatan yang cukup kuat. Petugas terutama penyuluh memerlukan petani sebagai subyek yang akan menerapkan informasi dan teknologi yang disampaikan penyuluh di lapangan, serta sebaliknya petani memerlukan penyuluh untuk dapat menerima informasi dan teknologi-teknologi baru yang dikembangankan oleh pemerintah. Oleh karena itu kemampuan dan keterampilan sumber daya pertanian baik penyuluh  maupun petani perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan, sertsa pertemuan dan musyawarah kelompok.

 

  1. Sasaran Sumber Daya Alam

Lahan merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan dalam pembangunan urusan pangan dan pertanian. Penggunaan lahan untuk urusan pangan dan pertanian harus dikelola secara arif dan bijaksana sehingga dapat terjaga kelestariannya.

Luas lahan yang digunakan untuk sawah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2016 adalah 18.126 Ha atau 18,65 % dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta; terdiri dari 10.738 Ha sawah irigasi, 7.250 Ha sawah tadah hujan, 73 Ha sawah rawa pasang surut dan 20 Ha sawah lebak.

 

  1. Sasaran Komoditas

Komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) merupakan sasaran inti dari program dan kegiatan pembangunan urusan pangan dan pertanian. Untuk tahun-tahun ke depan upaya pengembangan komoditas melalui perluasan lahan khususnya untuk tanaman pangan sangat tidak mungkin dilakukan, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas yang dihasilkan.

Komoditas tanaman pangan padi masih merupakan komoditas utama dan strategis yang terus berupaya ditingkatkan produksi dan mutu produknya. Untuk komoditas hortikultura Kabupaten Purwakarta yang merupakan komoditas unggulan adalah manggis khususnya varietas Manggis Wanayasa, yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya terutama melalui penanganan panen dan pasca panen. Komoditas hortikultura lainnya akan dikembangkan adalah tanaman obat-obatan (biofarmaka) dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun ruang-ruang kosong di antara tanaman kehutanan dan perkebunan.

Komoditas perkebunan yang banyak terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah teh dan cengkeh. Keadaan perkebunan teh rakyat saat ini kurang diperhatikan oleh petani, sehingga perlu adanya upaya rehabilitasi tanaman teh.

 

5.4.   Pendanaan Indikatif

Pembangunan urusan pangan dan pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran memerlukan adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana pendanaan indikatif dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 15.

 

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA

 

Tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama RPJMD

:

Mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan 3

:

Meningkatkan optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan yang merupakan potensi keunggulan daerah

Sasaran 1

:

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

Sasaran 2

:

Meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan

 

 

 

Dalam kebijakan umum program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dirumuskan mengenai sasaran pembangunan, arah kebijakan, indikator kinerja dan capaian kinerja, serta program pembangunan. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan fokus pembangunan yang terukur, dalam kebijakan umum program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ditetapkan indikator kinerja pembangunan urusan pangan dan pertanian sebagaimana tercantum dalam tabel 16 di bawah ini.

 

Tabel 16.   Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan dan Pertanian

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Ketersediaan Energi Protein per kapita (AKE=2200Kkal/Kap/hr AKP=57gr/ kap/hr

80

84

88

92

96

100

2.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor PPH)

 

79,80

83,90

87,90

91,90

96,00

100,00

3.

Produksi Padi (Ton)

 

 

 

223.615

 

224.174

 

224.734

 

225.296

 

225.860

 

226.424

4.

Produksi Palawija (Ton)

 

 

132.630

 

132.763

 

132.895

 

133.028

 

133.161

 

133.294

 

5.

Produksi Sayuran dan Buah (Ton)

 

 

153.798

 

155.184

 

156.590

 

158.016

 

159.461

 

160.927

 

6.

Produksi Perkebunan Teh dan Cengkeh (Ton)

 

5.234

 

5.286

 

5.339

 

5.393

5.446

5.501

 

 

 

 

 

 

 


BAB VII

PENUTUP

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018 menjadi acuan dan arahan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan.  Dokumen Renstra berisi target sasaran kinerja pembangunan urusan pangan dan pertanian yang ingin dicapai setiap tahun dan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, juga dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkiraan masa mendatang beserta peluang, permasalahan, tantangan dan isu yang ada dan berkembang.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan pembangunan urusan pangan dan pertanian dalam dua tahun ke depan dapat memberikan hasil dan manfaat yang mendorong pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani beserta pelaku usaha pertanian.  Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra memerlukan dukungan dan kerja sama yang sinergis dari berbagai pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan urusan pangan dan pertanian.