Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta, menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2014, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren yaitu urusan pangan (urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan pertanian (urusan pilihan). Dalam melaksanakan urusan kewenangan tersebut, perangkat daerah melaksanakan visi dan misi organisasi untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sektor pangan dan pertanian merupakan dua urusan yang berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama yang berdomisili di pedesaan. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Purwakarta sebanyak 73.115 rumah tangga yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan sebanyak 56.495 rumah tangga, hortikultura sebanyak 32.796 rumah tangga, perkebunan sebanyak 21.723 rumah tangga, kehutanan sebanyak 30.594 rumah tangga, jasa pertanian 3.091 rumah tangga dan sisanya pada sub sektor peternakan dan perikanan.

Letak Kabupaten Purwakarta sangat strategis dilalui oleh jalur nasional Jakarta, Bandung dan Cirebon dengan didukung infrastruktur jalan yang baik, dapat menjadi faktor yang menguntungkan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian dari Purwakarta ke luar daerah. Didukung pula dengan berdirinya Pasar Induk di Kecamatan Bungursari yang mempersingkat rantai pemasaran hasil pertanian khususnya untuk petani di Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya.

Pembangunan sektor pertanian masih tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Karena sektor pertanian diharapkan masih akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya meningkatkan usaha pertanian terus dilakukan untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Purwakarta. Usaha pertanian yang berkembang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik memiliki intensitas dan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalisme dalam penanganannya. Demikian halnya dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan berbagai komoditas baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri olahan. Masyarakat petani sebagai publik yang secara langsung mendapat layanan harus dapat didorong kemampuan dan kemandiriannya untuk terus maju dan berkembang sehingga pertanian terus bertahan di daerah.

Pembangunan bidang pangan dan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama tahun 2017 sampai 2018 tertuang di dalam dokumen perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Dalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang dirumuskan dalam “Sembilan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa”, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pangan dan pertanian, adalah :

  1. Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan”.
  2. Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta di Kecamatan Sukatani dan Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air, penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud, Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta penataan Kawasan Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.

Dalam kebijakan umum pembangunan daerah, pembangunan pertanian  merupakan bagian dari Misi Kesatu yaitu “Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat”.

Adapun sasaran Misi Kesatu yang merupakan sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian adalah :

  • Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, yang akan dicapai dengan strategi meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat.
  • Meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, yang akan dicapai dengan melalui strategi meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan.